Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat (12/7/2024). Foto: Shane/vel

PARLEMENTARIA, Gianyar - Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana mengkritisi Kementerian PUPR yang terkesan tak berpihak kepada kontraktor lokal Bali. Hal ini ia sampaikan setelah mengetahui bahwa pengerjaan renovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta. Ia menilai renovasi pergantian atap di Tampaksiring juga bisa dilakukan oleh kontraktor dari Bali sendiri.

“Di Istana Presiden Tampaksiring ini ada pekerjaan dari Kementerian PUPR, (yakni) renovasi restorasi gedung-gedung yang ada di sini, nilainya lebih kurang Rp58 miliar. Nah kami menyikapi masalah pengadaannya, kenapa di daerah yang jauh dari Jakarta, tetapi kontraktornya masih dari Jakarta. Kenapa tidak dikasih kesempatan kontraktor lokal? Kalau sekedar begini aja kan bisa lah,” tegas Eddy saat mengikuti pertemuan dengan PUPR dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat (12/7/2024).

“Kalau kontraktor lokal diberi kesempatan lebih besar itu uangnya beredar di daerah jadi perekonomian daerah bisa terangkat gitu”

Eddy menjelaskan bahwasanya pemilihan kontraktor tidak hanya berdampak pada kualitas pembangunan saja, tetapi juga perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar selanjutnya Kementerian PUPR bisa melirik kontraktor-kontraktor lokal dalam pelelangan vendor.

“Nah jadi ke depan harus ada policy, harus ada keberpihakan pada kontraktor lokal. Kita tuh memperjuangkan daerah. Kalau kontraktor lokal diberi kesempatan lebih besar itu uangnya beredar di daerah jadi perekonomian daerah bisa terangkat gitu,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Eddy juga menekankan bahwasanya kontraktor daerah juga memiliki kemampuan yang mumpuni, baik dari segi material, teknologi, dan sumber daya manusianya. Ia juga mengingatkan agar selanjutnya ada evaluasi agar kejadian yang seringkali terjadi ini tidak berulang lagi.

“Nah ini kita harus evaluasi Dirjen Bina Konstruksi harus ada evaluasi, yang dibawah kan BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruski). Lebih baik masalah tender ini yang untuk pengadaan gitu kan dikembalikan ke unit masing-masing, seperti Cipta Karya, Bina Marga kemudian SDA,” tutupnya. (syn/rdn)